KABAR POLITIK – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, berjalan meninggalkan Kantor Gubernur Kalimantan Timur menuju rumah jabatan dengan pengawalan aparat, Selasa (21/4/2026) malam, tanpa memberikan keterangan kepada wartawan usai aksi unjuk rasa berujung ricuh. (KOMPAS.com/Pandawa Borniat)
Selasa, 21 April 2026, turun ribuan massa di tengah kota Samarinda untuk melakukan aksi yang kemudian dikenal sebagai “Kaltim Darurat KKN”. Adanya demonstrasi ini dipicu oleh kontroversi pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp 8,5 miliar dan proyek rumah jabatan yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Aksi ini menjadi simbol akumulasi kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Sejak pagi hari, massa bergerak dari berbagai titik menuju kantor DPRD dan kemudian ke kantor gubernur. Mereka membawa tiga tuntutan: audit kebijakan anggaran, pemberantasan praktik KKN, dan penguatan fungsi pengawasan DPRD. Demonstrasi ini melibatkan ribuan orang dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa hingga organisasi masyarakat sipil.
Awalnya, aksi berlangsung relatif tertib. DPRD Kalimantan Timur bahkan sempat menemui massa dan menjanjikan tindak lanjut terhadap tuntutan mereka. Namun, situasi mulai memanas ketika massa bergerak ke kantor gubernur dan tidak mendapatkan respons langsung dari pemerintah daerah. Ketegangan meningkat memicu bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Kericuhan akhirnya tak terhindarkan. Bentrokanpun terjadi di kantor gubernur, membuat aparat membubarkan massa dan mengamankan sejumlah demonstran. Dalam kekacauan tersebut, liputan6 menyebutkan adanya penggunaan kekuatan untuk mengendalikan situasi termasuk pembubaran paksa terhadap peserta aksi.
Sorotan publik kemudian beralih pada sikap Rudy Mas’ud, Gubernur Kalimantan Timur. Rudy tidak menemui massa secara langsung dan justru meninggalkan kantor dengan pengawalan. Keputusan ini memicu kritik luas, karena dianggap memperlihatkan jarak antara pemimpin daerah dan warganya di tengah krisis kepercayaan. Dalam aksi ini, jurnalis juga menjadi korban yang mana ponsel wartawan dirampas dan data dihapus secara paksa saat meliput. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait kebebasan pers dan keamanan jurnalis di lapangan.
Di sisi lain, pemerintah daerah memberikan pembelaan. Rudy dan timnya menegaskan bahwa kebijakan yang diambil telah sesuai prosedur. Dalam pernyataan lanjutan, Rudy akhirnya merespon melalui media sosial setelah tidak menemui massa secara langsung. Namun, tekanan politik terus meningkat. DPRD Kalimantan Timur, melalui tujuh fraksi, menyatakan dukungan terhadap penggunaan hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa krisis tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga merambah ke dalam institusi formal.
Adanya aksi tersebut, CSSMoRA menuntut ke semua kepala daerah di Indonesia terutama Gubernur Kalimantan Timur, untuk bisa membuat kebijakan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat yang ada pada saat ini. Sebab uang yang ada di kas daerah/APBD bersumber dari uang rakyat, maka dari itu uang rakyat tersebut diutamakan untuk masalah sosial yang ada di tiap masing-masing daerah. CSSMoRA juga menuntut untuk pihak aparat untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak manusiawi dan melanggar kode etik.
Peristiwa ini mencerminkan lebih dari sekedar protes terhadap satu kebijakan. Di Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis yang menjadi pusat perhatian nasional karena pembangunan Ibu Kota Nusantara, malah menjadi tempat yang memperlihatkan retakan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika tuntutan transparansi dijawab dengan keterlambatan komunikasi, yang muncul bukan hanya kericuhan. Tetapi juga krisis legitimasi yang lebih dalam.
Sumber: Berbagai Sumber
Penulis: Tim Literasi CSSMoRA Nasional
Editor: Thariq Afdhala (Anggota PSDM Nasional)
