Lebih dari sepekan sejak kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) diberlakukan, berbagai respons bermunculan di tengah masyarakat. Pemerintah terus menyampaikan narasi “penyesuaian harga” sebagai langkah rasional untuk menjaga stabilitas fiskal negara di tengah fluktuasi harga minyak global. Namun, di balik narasi tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar: siapa sebenarnya yang paling menanggung beban dari kebijakan ini?
Secara teoritis, kenaikan harga BBM memang dimaksudkan untuk menjaga kesehatan anggaran negara agar tidak terbebani subsidi yang membengkak. Akan tetapi, dalam praktiknya, dampak paling signifikan justru dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah mereka yang tidak memiliki cukup ruang ekonomi untuk menyerap kenaikan biaya hidup yang terjadi secara tiba-tiba. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi beban kebijakan ekonomi.
Di berbagai daerah, suara keberatan dari masyarakat mulai mengemuka. Para pengemudi, baik angkutan umum maupun ojek, mengeluhkan kondisi pascakenaikan BBM. Dalam sejumlah video yang viral di media sosial, mereka memperlihatkan struk pengisian bahan bakar yang kini terasa “lebih cepat habis, lebih mahal dibayar.” Keluhan serupa juga datang dari pedagang kecil yang menggantungkan aktivitas usahanya pada distribusi barang harian. Gambaran ini memperlihatkan satu realitas yang sulit dibantah: kenaikan harga BBM secara langsung menekan ekonomi rumah tangga dari lapisan paling bawah.
Efek dari kenaikan BBM tidak berhenti pada satu sektor saja, melainkan bergerak secara berantai. Ongkos transportasi meningkat, biaya distribusi melonjak, dan harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik. Dalam waktu singkat, tekanan tersebut mulai terasa di pasar tradisional. Pedagang terpaksa menaikkan harga bukan untuk mengambil keuntungan lebih, tetapi demi menjaga keberlangsungan usaha. Di sisi lain, konsumen mulai mengurangi daya beli dengan hanya memprioritaskan kebutuhan dasar.
Data juga menunjukkan bahwa sektor transportasi kerap menjadi pemicu awal inflasi setiap kali harga BBM mengalami kenaikan. Dalam beberapa kasus, kontribusinya bahkan dapat melampaui 20 persen terhadap inflasi secara keseluruhan. Kondisi ini menciptakan tekanan berlapis: tidak hanya harga barang yang meningkat, tetapi juga biaya untuk mengakses barang tersebut. Dampak ini menjadikan kenaikan BBM sebagai faktor dominan dalam membentuk tekanan ekonomi masyarakat secara luas.
Bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), situasi ini menjadi semakin kompleks. Mereka dihadapkan pada dilema antara menaikkan harga yang berpotensi mengurangi jumlah pelanggan atau mempertahankan harga dengan konsekuensi menipisnya keuntungan. Sejumlah pelaku usaha bahkan mulai mengurangi produksi, dan tidak sedikit yang mempertimbangkan untuk menghentikan usaha sementara. Fenomena ini sering kali luput dari data statistik resmi, namun nyata terjadi di lapangan.
Jika menilik ke belakang, sejarah telah memberikan gambaran yang cukup jelas. Pada tahun 2005, lonjakan harga BBM mendorong inflasi hingga mencapai dua digit dan berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan. Pola yang relatif serupa kembali terjadi pada periode 2013–2014, meskipun dalam skala yang lebih terkendali. Fakta ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga energi hampir selalu diikuti oleh tekanan sosial-ekonomi yang signifikan.
Di sisi lain, pemerintah memang berada dalam posisi yang tidak mudah. Menahan harga BBM berarti memperbesar beban subsidi yang dapat menggerus anggaran negara. Namun, menaikkan harga tanpa skema perlindungan yang kuat justru berisiko memperlebar kesenjangan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan BBM bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga keputusan politik yang menentukan arah kesejahteraan masyarakat.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah efektivitas langkah mitigasi yang diambil. Bantuan sosial kerap disebut sebagai solusi untuk meredam dampak kenaikan BBM, namun implementasinya masih menghadapi persoalan klasik: ketidaktepatan sasaran dan distribusi yang tidak merata. Sementara itu, penguatan transportasi publik sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM masih berjalan lambat. Tanpa intervensi struktural yang serius, kebijakan kenaikan BBM berpotensi menjadi siklus berulang yang terus membebani kelompok rentan.
Pada akhirnya, kenaikan BBM membuka ruang refleksi yang lebih luas tentang arah kebijakan ekonomi Indonesia. Apakah stabilitas fiskal harus dicapai dengan mengorbankan daya tahan ekonomi masyarakat kecil? Ataukah masih ada ruang untuk merumuskan kebijakan energi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat? Di tengah tekanan global yang tidak menentu, jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan bukan hanya stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga kualitas hidup jutaan warga.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil yang memiliki tanggung jawab moral dan intelektual, CSSMORA memandang bahwa kebijakan kenaikan BBM tidak boleh semata-mata berorientasi pada stabilitas fiskal tanpa mempertimbangkan dampak riil yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan. CSSMORA mendesak pemerintah untuk memastikan transparansi kebijakan energi, memperkuat skema perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta mempercepat pembangunan sistem transportasi publik yang terjangkau dan berkelanjutan. Lebih dari itu, CSSMORA menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus berlandaskan prinsip keadilan sosial, sehingga tidak lagi menjadikan rakyat kecil sebagai pihak yang paling besar menanggung konsekuensi dari setiap keputusan negara.
Penulis : Tim Literasi PSDM Nasional
Editor : Konah Wulanah (PSDM CSSMoRA Nasional)
