Sumber: AFU.ID
cssmora.org – Kepala Departemen Pengembangan Pesantren dan Pengabdian Masyarakat (P3M) CSSMoRA Nasional, Ardian Hafizh Nur Faqih, menyatakan bahwa mendukung perlindungan ekonomi lokal dan juga mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dan musyawarah serta menolak segala bentuk tindakan main hakim sendiri.
Kekhawatiran akan nasib ekonomi masyarakat kecil adalah kegelisahan yang sah dan berakar pada semangat menjaga kemaslahatan umat. Kaidah fikih yang dikenal di lingkungan pesantren, sebagaimana dicantumkan As-Suyuthi dalam Al-Asybah wan-Nazha’ir, menegaskan:
تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
“Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berlandaskan kemaslahatan.” Kaidah fikih, Al-Asybah wan-Nazha’ir, As-Suyuthi.
Kaidah ini menjadi pengingat bahwa suara ulama dan tokoh masyarakat layak didengar dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk soal perizinan, sekalipun mekanisme perizinan kini terpusat melalui sistem OSS sebagaimana diakui Pemkab. Sementara itu, pihak pengelola menyatakan telah menempuh prosedur, dan perbedaan klaim ini belum terverifikasi secara independen.
Namun, Islam juga sangat menjaga kehormatan harta dan menuntut penyelesaian sengketa dengan cara yang beradab. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda dalam khutbah wada’:
فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ
“Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram (suci) atas sesama kalian.” HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu.
Merobohkan bangunan milik pihak lain tanpa putusan yang berwenang, sekalipun dilandasi niat membela kepentingan umat, tetap berpotensi dipandang sebagai perusakan harta yang menimbulkan tanggung jawab hukum tersendiri, terlepas dari sengketa izinnya. Allah subhanahu wa ta’ala mengingatkan agar rasa tidak suka tidak menggeser timbangan keadilan:
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” QS. Al-Ma’idah (5): 8
Fakta bahwa sebagian warga menyayangkan pembongkaran, sementara sebagian lain berharap gerai membawa kemajuan desa, menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dalam masyarakat adalah hal yang wajar dan patut dihargai. Pesantren selama ini dikenal sebagai penjaga akhlak dan teladan dalam menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bersama, sehingga aspirasi yang luhur dapat tersampaikan tanpa meninggalkan beban hukum maupun luka sosial di tengah masyarakat Palengaan.
Latar belakang
Pada Minggu (19/7), sejumlah ulama dan tokoh masyarakat meneken surat penolakan. Keesokan harinya, Senin (20/7), perwakilan masyarakat mendatangi Pendopo Mandhapa Aghung Ronggosukowati di Pamekasan dan meminta Bupati KH Kholilurrahman menghentikan rencana tersebut. Perwakilan tokoh, Muhdar, menyampaikan bahwa sekitar 20 tahun lalu para masyayikh dan tokoh masyarakat Palengaan telah bersepakat agar gerai pertokoan modern tidak berdiri di kecamatan itu, demi menjaga pengembangan sektor UMKM.
Penolakan bermula pada pertengahan Juli 2026. Tokoh masyarakat dan alumni pesantren di Palengaan menyuarakan penolakan terhadap pembangunan Indomaret di Jalan Raya Palengaan, Desa Panaan, yang lokasinya dekat Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Mereka menyebut pendirian gerai itu tidak disosialisasikan kepada warga dan dinilai mengganggu kearifan lokal masyarakat Palengaan yang mayoritas kalangan santri.
Sumber: Berbagai Sumber
Penulis: Tim Literasi CSSMoRA Nasional
Editor: Thariq Afdhala
