Kebakaran yang melanda Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026) malam, menyisakan persoalan yang lebih besar dari sekadar kerugian material. Terbakarnya enam lantai, mulai dari lantai 11 hingga lantai 16, menjadi pengingat penting mengenai kesiapsiagaan dan standar keselamatan pada bangunan yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan.
Kebakaran dilaporkan sekitar pukul 21.30 WIB melalui layanan Jakarta Siaga 112. Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta tiba sekitar sepuluh menit kemudian dan langsung melakukan pemadaman. Penanganan melibatkan 39 unit mobil pemadam kebakaran dan sekitar 200 personel dari lima wilayah kota. Tiga unit Bronto Skylift turut dikerahkan untuk menjangkau titik api di bagian atas gedung.
Menurut keterangan Gulkarmat DKI Jakarta, api diduga berasal dari lantai 11 yang saat itu sedang dalam proses renovasi. Kobaran api kemudian merambat hingga lantai 16, diperparah oleh kondisi angin yang cukup kencang. Setelah lebih dari empat jam penanganan, petugas berhasil melokalisasi kebakaran dan memasuki tahap pendinginan pada Sabtu dini hari.
Dalam proses evakuasi, petugas gabungan menemukan seorang pekerja yang terjebak di lantai 15. Korban berhasil dievakuasi dan kemudian mendapat perawatan di RSUD Tarakan. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Ketiadaan korban jiwa tentu patut disyukuri. Namun, keberadaan seorang pekerja yang sempat terjebak di dalam gedung menunjukkan bahwa aspek keselamatan manusia tetap perlu menjadi perhatian utama. Terlebih, kebakaran terjadi pada bangunan yang sebagian areanya sedang menjalani renovasi.
Kegiatan renovasi pada bangunan memiliki potensi risiko tambahan, terutama berkaitan dengan instalasi listrik, penggunaan material tertentu, pekerjaan konstruksi, dan perubahan tata ruang. Karena itu, pengawasan terhadap standar keselamatan selama proses renovasi semestinya dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan pelayanan publik. Gedung tersebut tidak hanya digunakan oleh Bapenda, tetapi juga sejumlah perangkat daerah lainnya. Bahkan, fasilitas Traffic Management Center (TMC) yang berada di lantai 16 ikut terdampak. Kondisi ini menyebabkan pengaturan lampu lalu lintas yang sebelumnya dilakukan secara otomatis harus dialihkan ke sistem manual.
Di tengah gangguan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan data perpajakan tetap aman karena telah memiliki sistem pencadangan digital. Kebijakan ini menunjukkan bahwa digitalisasi dan pencadangan data memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan ketika terjadi gangguan pada infrastruktur fisik.
Namun, keamanan data tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran kesiapan pemerintah menghadapi bencana. Ketahanan infrastruktur fisik, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi, prosedur tanggap darurat, hingga kesiapan sumber daya manusia juga perlu mendapatkan perhatian yang sama.
Karena itu, investigasi terhadap penyebab kebakaran menjadi bagian penting dari proses evaluasi. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan berencana melakukan olah tempat kejadian perkara bersama Pusat Laboratorium Forensik Polri setelah kondisi gedung dinyatakan aman. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sumber api sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya faktor lain yang berkontribusi terhadap meluasnya kebakaran.
Pemerintah juga perlu menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk melakukan audit keselamatan terhadap gedung-gedung pemerintahan lainnya. Evaluasi tidak semestinya hanya dilakukan terhadap bangunan yang mengalami kebakaran, tetapi juga terhadap kesiapan sistem keselamatan secara menyeluruh.
Peristiwa di Gedung Bapenda DKI Jakarta memperlihatkan bahwa keberlangsungan pemerintahan bergantung pada dua hal yang saling berkaitan: keamanan manusia dan ketahanan infrastruktur. Sistem digital yang baik memang mampu menjaga data dan pelayanan tetap berjalan, tetapi hal tersebut harus didukung oleh bangunan yang memenuhi standar keselamatan.
Tidak adanya korban jiwa dalam kebakaran ini merupakan hal yang patut diapresiasi, terutama berkat respons cepat petugas dalam melakukan pemadaman dan evakuasi. Namun, keberhasilan penanganan tidak seharusnya membuat evaluasi berhenti. Justru, peristiwa ini perlu menjadi dasar untuk memperkuat sistem pencegahan agar risiko serupa dapat diminimalkan pada masa mendatang.
Gedung pemerintahan pada dasarnya merupakan bagian dari infrastruktur pelayanan publik. Karena itu, standar keselamatan di dalamnya bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan pekerja, keberlangsungan pelayanan, dan kepentingan masyarakat. Kebakaran Gedung Bapenda DKI Jakarta semestinya menjadi pelajaran untuk memastikan bahwa kesiapan menghadapi bencana berjalan seiring dengan upaya membangun pelayanan publik yang modern dan tangguh.
Penulis: Tim Literasi PSDM CSSMoRA Nasional
Editor: Konah Wulanah (PSDM CSSMoRA Nasional)
