Negara Butuh Pajak, Tetapi Rakyat juga Butuh Keadilan

Pajak menjadi instrumen penting bagi negara untuk membiayai pembangunan, menyediakanfasilitas publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanpa pajak, negara akan mengalamikesulitan dalam membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai pelayananpublik lainnya. Namun, di balik pentingnya pajak, ada persoalan mendasar yang patutdipertanyakan: apakah sistem perpajakan Indonesia saat ini benar-benar telah mencerminkankeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat?

 

Sebab, persoalan perpajakan di Indonesia bukan hanya terletak pada besarnya tarif ataukewajiban bayar pajak, melainkan pada ketimpangan beban, efektivitas pengawasan, transparansi pengelolaan, serta hubungan antara kewajiban masyarakat dan tanggung jawabnegara. Jangan sampai masyarakat semakin dituntut untuk taat membayar pajak, sementarakeadilan dalam pelaksanaannya justru belum sepenuhnya dirasakan.

 

Pajak yang Terasa Lebih Berat bagi Masyarakat Kecil

 

Diantara persoalan yang patut dikritisi adalah beban pajak yang dalam praktiknya lebih terasaberat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini terlihat dari keberadaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak.Seseorang dengan penghasilan Rp3 juta per bulan tentu berbeda dengan seseorang yang berpenghasilan Rp30 juta per bulan. Ketika keduanya membeli barang kebutuhan denganharga yang sama, beban PPN nominalnya mungkin sama, tetapi proporsinya terhadappenghasilan jauh lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Inilah yang dalamekonomi perpajakan dikenal sebagai kecenderungan regresif dari pajak konsumsi.

Dampaknya tidak hanya berhenti pada nominal pajak di struk belanja. Ketika kenaikan biayaproduksi atau distribusi diteruskan ke harga jual, daya beli masyarakat dapat ikut tertekan, serta dapat memaksa mereka mengurangi kualitas dan kuantitas konsumsi, menundakebutuhan penting, atau mengalihkan pengeluaran dari kebutuhan lain. Meski demikian, dampak tersebut perlu dilihat secara teliti karena tidak semua barang dan jasa dikenai PPN, dan perubahan harga juga dapat dipengaruhi faktor di luar pajak seperti pandemi COVID-19.

Memang, kebijakan PPN 12 persen yang mulai berlaku pada 2025 telah diatur denganmekanisme khusus. Untuk barang dan jasa nonmewah, beban efektif dipertahankan setara 11 persen, sedangkan tarif 12 persen diterapkan pada barang mewah tertentu (DirektoralJenderal Pajak, 2025). Namun, persoalan keadilan pajak tidak berhenti dinilai pada angkatarif. Pemerintah perlu mengukur dampak kebijakan terhadap biaya hidup dan daya belimasyarakat khususnya menengah kebawah, serta keberlangsungan usaha mikro dan kecil. Di sisi lain, rasio pajak Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 10,08 persen berdasarkan data Kementerian Keuangan. Angka ini menunjukkan bahwa kapasitas penerimaan pajak Indonesia masih menghadapi tantangan. Akan tetapi, perluasan basis pajak seharusnya tidak menjadikan masyarakat lapis bawah sebagai sasaran yang paling mudah dijangkau.

 

Ketimpangan Pengawasan dan Persoalan Keadilan

 

Persoalan berikutnya adalah bagaimana negara memperlakukan wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang berbeda. Masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro sering kali berhadapan dengan kewajiban administrasi yang harus dipenuhi secara tertib. Sementara itu, pengawasan terhadap kekayaan besar, transaksi kompleks, serta praktik penghindaran pajak membutuhkan kemampuan dan ketegasan institusi yang jauh lebih kuat.

Penelitian Himawan Saputro yang diterbitkan dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies(2025), misalnya, mengkaji dampak pengawasan kantor pajak khusus terhadap kepatuhan dan pelaporan pajak wajib pajak dengan kekayaan tinggi. Kajian tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan yang lebih terarah terhadap kelompok berpenghasilan dan berkekayaan besar.

Sepatutnya, prinsip keadilan menuntut agar pengawasan tidak hanya mengutamakan wajib pajak yang mudah diperiksa. Otoritas pajak perlu mengembangkan pemeriksaan berbasis risiko, memperkuat pencocokan data yang sah, serta menindaklanjuti indikasi ketidakpatuhan secara objektif tanpa membedakan status sosial atau kedekatan dengan kekuasaan. Hal ini bukan berarti setiap orang kaya patut dicurigai, melainkan bahwa kemampuan ekonomi dan kompleksitas transaksi perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan. Jika masyarakat kecil dituntut patuh, kelompok ekonomi besar juga harus diawasi secara serius dan proporsional. Hukum perpajakan tidak boleh hanya tajam ke bawah.

 

Pajak dalam Pandangan Islam: Menjaga Kemaslahatan, bukan Sekadar Memungut

 

Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan prinsip utama dalam pengelolaan harta dan kekuasaan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.….“

 

Ayat tersebut memang tidak secara eksplisit membahas sistem pajak modern, tetapi memuat prinsip penting bahwa kekuasaan dan pengelolaan amanat publik harus dijalankan dengan adil, jujur, dan bijaksana. Oleh karena itu, penerimaan negara yang berasal dari masyarakat semestinya dikelola untuk kepentingan bersama, bukan dikelola secara menyimpang dari prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik.

 

Dalam sejarah pemerintahan Islam, Khalifah Umar bin Khattab. RA memberikan perhatianbesar terhadap persoalan keadilan dalam pemungutan harta negara. Kebijakan kharraj (Pajak) pada masa pemerintahannya menunjukkan bahwa pengelolaan penerimaan negara harusmempertimbangkan kondisi masyarakat dan keberlanjutan kehidupan ekonomi mereka(Sudrajat et al., 2024). Prinsip ini juga dibahas oleh Abu Yusuf (Ya’qub bin Ibrahim Al-Anshari) dalam kitab Kitab Al-Kharaj.

 

Abu Yusuf, seorang ulama besar mazhab Hanafi yang hidup pada masa Abbasiyah, menekankan bahwa pemungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak, menghindari tindakan sewenang-wenang, serta tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaanwewenang oleh petugas pemungut. Ia bahkan mengkritik sistem pungutan tetap atas tanahyang dapat memberatkan petani ketika hasil panen tidak mencukupi. Baginya, kebijakanperpajakan harus memperhatikan hasil dan kemampuan riil masyarakat. Pemikiran tersebutsangat relevan dengan kondisi saat ini. Negara tidak semestinya hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah kebijakan tersebutmasih memberikan ruang bagi masyarakat untuk hidup layak dan mengembangkan kegiatanekonominya.

 

Pandangan menarik lainnya datang dari Ibnu Khaldun melalui karyanya Al-Muqaddimah. Ia menjelaskan bahwa pungutan yang berlebihan dapat melemahkan semangat masyarakatuntuk bekerja dan berproduksi. Ketika beban semakin berat, aktivitas ekonomi dapatmenurun dan pada akhirnya penerimaan negara justru ikut melemah (Ismail & Jaafar, 2017). Pemikiran ini memberikan pelajaran bahwa kebijakan pajak yang baik bukanlah kebijakanyang sekadar menghasilkan penerimaan besar, tetapi menjadi kebijakan yang mampumenjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

 

Transparansi: Masyarakat Bukan Hanya Wajib Membayar

 

Hal lain yang menurut kami perlu mendapat perhatian adalah transparansi penggunaan uang pajak. Masyarakat sering kali hanya diperkenalkan pada kewajiban membayar pajak, tetapipemahaman mengenai bagaimana penerimaan tersebut dikelola dan sejauh mana manfaatnyadirasakan belum selalu menjadi perhatian yang memadai. Padahal, kepatuhan masyarakattidak hanya dibangun melalui sanksi dan pengawasan, tetapi juga melalui kepercayaan. Ketika masyarakat melihat pelayanan publik yang baik, fasilitas pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta pembangunan infrastruktur yang benar-benarbermanfaat dan merata ke seluruh kota dan desa, maka kepercayaan terhadap negara akantumbuh.

 

Sebaliknya, apabila uang publik disalahgunakan, pengelolaan anggaran tidak transparan, ataumuncul praktik korupsi, maka kepercayaan masyarakat dapat terkikis. Dalam perspektifIslam, persoalan ini berkaitan erat dengan amanah. Pemimpin bukanlah pemilik mutlak hartanegara, melainkan pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya demi kepentinganmasyarakat. Karena itu, pemberantasan korupsi dan keterbukaan anggaran seharusnyaberjalan beriringan dengan peningkatan kepatuhan pajak. Tentu tidak adil apabila masyarakatterus-menerus diminta memenuhi kewajibannya, tetapi pertanggungjawaban atas penggunaanuang publik tidak dijalankan secara sungguh-sungguh.

 

Mengembalikan Pajak pada Tujuan Keadilan serta Kemaslahatan Rakyat

 

Pada akhirnya, kami tidak memandang pajak sebagai sesuatu yang harus ditolak. Negara tetap membutuhkan pemasukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan memenuhikebutuhan masyarakat. Namun, kewajiban membayar pajak harus berjalan beriringan dengankewajiban negara untuk berlaku adil.

 

Setidaknya ada tiga hal yang menurut kami perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, memperkuat sistem perpajakan yang proporsional dengan memperhatikan kemampuanekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil. Kedua, memperluas pengawasan secara adil, termasuk terhadap wajib pajak dengan kekayaanbesar dan transaksi ekonomi yang kompleks. Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat dapat mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan benar-benarkembali untuk kemaslahatan publik.

 

Islam mengajarkan bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada aturan tertulis, tetapi harusdiwujudkan dalam tindakan nyata. Negara yang kuat bukanlah negara yang hanya mampumengumpulkan penerimaan sebanyak-banyaknya, melainkan negara yang mampu mengelolapenerimaan pajak secara transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan tanpa menindasmasyarakat sebagai wajib pajak.

 

Oleh sebab itu, pertanyaan yang perlu kita renungkan bukan sekadar apakah rakyat sudah taatmembayar pajak, tetapi juga apakah negara sudah cukup adil dalam memungut, mengelola, dan mempertanggungjawabkan pajak tersebut? Sebab, pajak seharusnya menjadi instrumenkesejahteraan bersama, bukan justru menjadi beban yang semakin menjauhkan masyarakatdari keadilan. Rakyat memang berkewajiban membayar pajak, tetapi negara juga berkewajiban membuktikan bahwa setiap rupiah yang dipungut benar-benardipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat.

 

 

 

 

 

Referensi

1. Direktorat Jenderal Pajak. (2025, 3 Januari). PPN 2025: Kebijakan Baru, Beban Pajak Tetap Ringan untuk Masyarakat. Buka sumber resmi DJP⁠.
2. Ismail, A. G., & Jaafar, A. B. (2017). Tax rate and its determinants: An opinion from Ibn Khaldun. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(1), 21–40.⁠
3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Coretax: Lompatan strategisdorong peningkatan penerimaan negara. Buka sumber⁠.
4. Saputro, H. (2025). Monitoring the super-rich: The effects of Indonesia’s tax office on high-wealth individuals. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 61(1), 61–122.
5. Sudrajat, J., Almurni, M. F., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Analysis of Abu Yusuf’s thoughts on tax revenue in the book of al-Kharāj and its relevance to contemporary tax law principles: A fiqh perspective. Nukhabatul ‘Ulum: JurnalBidang Kajian Islam, 10 (2), 302–316.
6. Al-Qur’an al-Karim. QS. An-Nisa [4]: 58; QS. Al-Baqarah [2]: 188; dan QS. Al-Hasyr[59]: 7.

 

Share it :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *