REINTERPRETASI MAKNA AWAL DEMOKRASI GAGASAN PARA LELUHUR BANGSA, REFLEKSI DAN IMPLEMENTASI

(Mahasiswa penerima beasiswa PBSB Kemenag RI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir)
Tepat beberapa hari yang lalu, sebagian besar dari rakyat negeri ini berpartisipasi dalam ajang pemilu Gubernur di berbagai provinsi di negeri ini. Hal ini tentu sebagai representasi dari pesta demokrasi di negeri ini, sebagai salah satu bentuk aplikatif yang berasaskan nilai-nilai demokratif. Pemilu pada tahun ini diadakan secara serentak di berbagai pelosok negeri, yang diasumsikan seluruh elemen masyarakat negeri ini dapat merasakan langsung hiruk pikuk gemerlap pesta demokrasi yakni dengan dieselenggrakannya pemilu tersebut baik pemilihan Gubernur atupun bupati/walikota. Serta sebagai momentum untuk mengukur peta politik dalam menyongsong pemilu pilpres pada tahun yang akan datang.
Praktik yang demikian secara implisit menggambarkan betapa berwarnanya kehidupan demokratif bangsa, dimana seluruh elemen bekerja sama dalam memilih pemimpin mereka tanpa ada rasa fanatisme antar golongan. Tentunya hal yang demikian berimplikasikan kepada dinamika sosial kehidupan berbangsa yang positif mencegah munculnya unsur negatif-diskriminatif. Setelah prosesi pemilu tersebut harapannya para pemimpin terpilih dapat menjalankan amanah suci rakyat, dengan mengimplementasikan nilai-nilai kepemimpinan yang diinginkan oleh sistem demokratif ini. Dimana para pemimpin dituntut bekerja dengan ikhlas, menciptakan kebijakan da perubahan yang kontsruktif-inspiratif, serta membuang sifat egoisme-fanatisme yang dimiliki.
Kepemimpinan ialah sebuah amanah memperjuangkan bersama keinginan bersama antar warga, bukan sebagai ajang pentas memperkaya diri ataupun golongan, oleh karena itu transparasi sangat ditekankan dalam hal ini. Dengan bentuk adanya sikap transparasi yang ditunjukkan oleh segenap pemimpin dapat meminimalisir angka korupsi dan marginalisasi, yang kemungkinan ada. Setidaknya dengan adanya pemilu segenap elemen masyarakat negeri ini dapat merefleksikan nilai-nilai subtansial yang diusung oleh sistem demokratif ini, yakni sebuah nilai-nilai kerja sama yang potensial dalam usaha membangun peradaban elit bangsa ini.
Akan tetapi sejauh ini nilai-nilai yang demikian belum teraktualisasikan di sebagian besar praksis sistem pemerintahan dalam negeri, dari sekian faktor kemungkinan yang ada ialah dikarenakan sikap kaum elit pemerintahan yang kurang menyadari esensi makna demokrasi sendiri atau kerena sikap mereka yang enggan mengimplementasikan nilai-nilai yang demikian. Yang berbuntut kepada bobroknya kehidupan sosial masyarakat, banyak masyarakat yang hidup dalam jurang kemiskinan dan belum tersentuh uluran tangan kebijaksanaan pemerintah sebagai badan yang bertanngung jawab akan fenomena tersebut.
Pada era reformasi ini sebagian warga negeri ini lupa akan tujuan awal ditegakkannya sistem demokrasi di negeri ini oleh para leluhur bangsa. Yakni terciptanya sebuah keadilan, keharmonisan, kebijaksanaan di tengah-tengah kehidupan bangsa, serta mengikis habis embel-embel kapitalisme dan juga kolonialisme dalam tatanan pemerintahan negeri ini. Akan tetapi seiring berjalannya waktu serta perpindahan jejak pemerintahan di negeri ini baik pada masa orde baru, orde lama hingga era reformasi sekarang, nilai-nilai aplikatif dari teroisasi demokrasi tersebut belum nampak dalam bentuk praksis yang ada.
Fakta realitas yang ada adalah masih ada para pemimpin yang disibukkan akan hal-hal berbau menegakkan kepentingan suatu golongan, nepotisme seakan terlaksanakan. Implikasinya orientasi pemerinthan mulai menemui titik buntu dalam mengatur tatanan kehidupan rakyat hususnya rakyat kecil, sehingga keadaan rakyat mengalami stagnasi di berbagai aspek serta berdampak kepada ketertinggalan. Prospek masa depan kehidupan rakyat seakan menemui kesamaran bahkan sebuah kekelaman, yang berimplikasikan rakyat akan semakin mengalami masa keterpurukan dengan durasi waktu yang amat panjang, yang jauh akan sebuah titik terang kestabilan dan kesempurnaan.
Hal ini karena sikap pemerintah yang lebih memprioritaskan kalangan elite pemerintah, dibanding stabilitas-urgensitas urusan rakyat, sehingga urusan kepentingan rakyat terpinggirkan didalam benak mereka. Meminjam argumentasi leluhur bangsa, dalam sitem demokrasi objek pemerintahan bukanlah rakyat akan tetapi rakyat dan pemerintah sama-sama menjadi subjek yang mana aktualisasi dan implementasi nilai-nilai demokrasi yang menjadi objek bersama, baik rakyat ataupun pemerintah. Bung Karno juga mengatakan, demokrasi dalam negeri ini ialah sebagai instrument penghapus sistem imperialisme dan kolonialisme dalam kehidupan bangsa, sebagai tujuan akhir yakni kebjiaksanaan dan kemakmuran bersama. Dengan yang demikan optimalisasi kemampuan diri antar individu dan golongan sangat ditekankan baik rakyat dan juga pemerintah, dengan harapan nilai-nilai moral dalam sitem demokrasi dapat teraktulisasikan ditengah-tengah kehidupan bersama.
Setidaknya dengan adanya pesta demokrasi dalam wujud pemilu beberapa waktu yang lalu, seluruh elemen masyarakat dapat memahami dan meninjau kembali apa makna parsial dan subntasial yang terkandung dalam sitem ini. Serta tindak lanjutnya dapat direfleksikan dalam model kehidupan bangsa dan negara yang lebih maju kedepannya di dalam berbagai aspeknya. Sehingga akan membentuk sebuah peradaban yang kontsruktif-kompetitif dalam bersaing sehat dengan negara-negara lain, dan stigma negatif negara-negara adidaya akan terbantahkan dan sadar akan kehidupan yang egaliter antar bangsa dan negara dalam kompleksitas dinamika kehidupan sosial di era kontemporer dunia sekarang ini.

Facebook Comments





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *