NU dan Muhammadiyah Usulkan Usia Nikah Perempuan Minimal 18 Tahun

Jakarta-Nahdlatul Ulama (NU) dan PP Muhammadiyah mengusulkan usia nikah perempuan minimal 18 tahun. Apalagi, saat ini perlindungan hak-hak anak sudah mulai baik.

Wakil Sekjen PBNU M. Sulton Fatoni menyatakan PBNU menyayangkan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan permohonan revisi UU Nikah. “Usia 16 tahun itu tahap belajar menuju usia produktif,” kata Sulton di Jakarta, Rabu (24/6/2015)

Menurut Sulton, bisa jadi MK mempertimbangkan fakta sosial di Indonesia. Namun, tambah dia, fakta sosial tidak akan berdampak negatif jika negara mendorong untuk berubah.

“Toh perubahannya tidak ekstrem, cuma dua tahun,” kata Sulton.

Meski menyayangkan, toh PBNU tetap patuh kepada keputusan MK. Sebagai sebuah negara dengan kekuatan civil society, banyak yang bisa dilakukan untuk meminimalisir pernikahan di usia dini.

Ia mencontohkan, pada 1949 Muktamar NU memutuskan perempuan punya peran publik lebih luas. Artinya, negara perlu memetakan daerah potensi untuk dijadikan sasaran wajib belajar 12 tahun.

Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Muti sependapat. Menurut dia, keputusan MK bersifat final dan mengikat. Semua pihak harus mematuhi keputusan MK.

Yang penting, terang Abdul, bagaimana ketentuan undang-undang itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya dan sanksi bagi yang melanggar. Bukan cuma peraturan di atas kertas.

Menurut dia, batas usia pernikahan 16 tahun harus dimaknai sebagai berikut: Pertama, 16 tahun adalah usia minimal wanita diperbolehkan menikah, bukan keharusan menikah di usia 16 tahun. Menikah di bawah usia 16 tahun adalah pelanggaran hukum. Pernikahan di atas 16 tahun tidak ada masalah.

Kedua, orang tua sebaiknya menikahkan anaknya ketika sudah benar-benar dewasa. Pernikahan hendaknya mempertimbangkan kematangan psikologis, sosial, dan spiritual.

Secara psikologis, manusia mencapai kedewasaan ketika berusia 19 atau 20 tahun. Secara sosial, ketika seseorang menikah dia sudah harus mandiri. Pasangan yang belum mandiri justru akan menambah beban orang tua. Secara spiritual orang tua paling bertanggung jawab terhadap pendidikan dan keagamaan anak.

Ketiga, jika tidak karena terpaksa, sebaiknya orang tua tidak menikahkan anaknya di usia dini demi kualitas kehidupan bangsa. Mengawinkan anak di usia dini bisa memutus atau mengurangi kesempatan memperoleh kesempatan pendidikan bagi generasi muda, khususnya wanita.

Keempat, terkait kekhawatiran penundaan perkawinan menyebabkan perzinahan, maka diperlukan usaha berbagai pihak untuk menanamkan pendidikan Agama dan akhlak dalam keluarga.

“Banyak kasus aborsi yang disebabkan oleh kehamilan yang tidak dikehendaki atau unwanted pregnancy justeru dilakukan oleh mereka yang sudah berkeluarga atau pernah berkeluarga,” pungkas Abdul.  (metronews.com)

Facebook Comments





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *