Menteri Agama Harap LGBT Dirangkul dan Diajak Dialog

Jakarta-Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyoroti adanya tuntutan sebagian masyarakat agar pernikahan sejenis bisa dilegalkan di Indonesia. Selain itu juga tuntutan agar  kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) bisa ditolelir kehidupannya secara lebih terbuka.

Tuntutan ini, menurut Menag, belakangan muncul seiring dengan adanya pengakuan perkawinan sejenis di beberapa negara Eropa. Bahkan, yang terbaru adalah di Amerika di mana Mahkamah Agung-nya melegalkan praktik itu di semua negara bagian. Atas nama HAM, perkawinan sesama jenis di beberapa negara Eropa dan Amerika  menjadi sesuatu yang legal dan diakui negara.

Akan hal ini, dalam konteks Indonesia, fenomena ini dalam pandangan Menag, tidak hanya menjadi tantangan, tapi juga sekaligus tugas dan tanggung jawab bersama, karena pada dasarnya mereka yang menghendaki perkawinan sejenis dan LGBT  adalah umat manusia juga. “Menurut hemat saya, akan lebih bijak kalau mereka-mereka itu tidak dijauhi, tapi justru kita rangkul, kita ayomi, lalu bangun dialog bersama untuk bagaimana kita mencari nilai-nilai kebajikan dari pemahaman-pemahaman kita yang boleh jadi belum sama,” tutur Menag saat memberikan sambutan pada kesempatan buka puasa bersama dengan pimpinan ormas Islam, Jakarta, Sabtu (04/07).

Hadir dalam kesempatan ini, para  pimpinan ormas Islam serta para pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama.

Sebelumnya, Menag  menegaskan bahwa perkawinan sesama jenis, sulit dilakukan di Indonesia. Menag menilai, (pernikahan sejenis) merupakan sesuatu yang sangat sulit terjadi di negara seperti Indonesia, karena Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Masyarakat memandang, pernikahan tidak sebatas peristiwa hukum. Lebih dari itu, pernikahan merupakan sebuah peristiwa sakral dan bahkan bagian dari ibadah. Karenanya, nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan.

“Sangat sulit untuk bisa menerima atau melegalkan pernikahan sesama jenis,” terang Menag Jakarta, Kamis (02/07).

Ditanya tentang hubungannya dengan HAM, mantan Wakil Ketua MPR ini menyatakan, bahwa konstitusi Indonesia telah mengatur HAM. Ia menyebutkan bahwa dalam UUD kita, terkait HAM, Pasal 28 J ayat 2 menegaskan: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada UU.  “Nah, UU No 1 Tahun 74 tentang perkawinan, menyatakan bahwa sahnya perkawinan, terjadi jika dilakukan antara laki-laki dan perempuan, menurut agama yang dipeluknya. Dan hal ini sudah clear,” imbuh Menag.

Dikatakan Menag, HAM bisa dibatasi dengan pertimbangan salah satu dari 4 hal, yakni: pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum, dan pertimbangan agama. Jadi, nilai-nilai agama bisa membatasi hak dan kebebasan seseorang.

Meski demikian, ujar Menag, kepada mereka yang terkait LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), kita jangan memusuhi dan mengucilkan. Lebih baik jika kita merangkul, mengajak berdiskusi dan dialog, sehingga bisa memahami dari esensi pernikahan. Lebih baik jika kita membangun dialog, menyamakan paradigma kita tentang hakekat perkawinan, inti pernikahan dan tujuan rumah tangga.  “Saya rasa, jika terbangun sebuah kesamaan cara pandang, ada solusi yang bisa kita berikan,” jelas Menag. (kemenag.go.id)

Facebook Comments





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *