Mengembalikan Hari ‘Pendidikan’ Nasional ke Pesantren (?)

Oleh Muhammad Zidni Nafi’

Sudah kita ketahui bersama bahwa Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei merupakan wujud apresiasi pemerintah orde lama yang ditujukan kepada Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Atas jasa tokoh yang lahir di Kraton Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Soewardi Soeryaningrat ini putra-putri Indonesia pada saat itu mendapatkan secercah harapan untuk bisa menikmati pendidikan yang layak ditengah hegemoni penjajah.

Timbul perdebatan tatkala ada pertanyaan, sebenarnya pendidikan Indonesia ini bersumber dari mana? Apakah memang benar-benar sudah melepaskan diri dari ‘ajaran’ Kolonial (Belanda)? Atau memang dirumuskan dari khazanah asli pendidikan pribumi? Atau kalau boleh to the point, jangan-jangan pendidikan asli Indonesia itu (seharusnya) bersumber dari  “pesantren?

Dalam tulisan ini tidak akan dibahas tentang debatable hal di atas. Tulisan yang berisi gagasan –bukan ilmiah— ini hanya sebatas menyoroti pendidikan pesantren yang selama berabad-abad telah mendarahdaging dalam bangsa yang memiliki keanekaragamaan suku, bahasa, agama dan budaya ini. Tidak bermaksud pula menjadi Hari Pendidikan Nasional ‘tandingan’ yang sudah dipahami bersama oleh masyarakat Indonesia selama ini.

 

Hakekat Pendidikan Pesantren

Barangkali saat ini tidak ada kalangan yang tidak tahu apa tahu pesantren, meskipun hanya pernah mendengar istilahnya saja. Perlu diketahui, “pesantren” berasal dari kata “santri”, yang dengan awal pe di depan dan akhiran an, berarti tempat tinggal para santri. C.C Berg (1932: 257) berpendapat istilah santri berasal dari istilah shantri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci Agama Hindu.

Terlepas dari asal-usul kata “pesantren’ itu berasal dari mana, yang jelas ciri-ciri umum keseluruhan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang asli Indonesia., yang pada saat ini merupakan warisan kekayaaan bangsa Indonesia yang terus berkembang. Bahkan pada saat memasuki millenium ketiga ini menjadi salah satu penyangga yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia (Zamakhsyari Zhofier, 2011: 41).

Sebagaimana dijelaskan oleh Zhofier pula, bahwa tujuan pendidikan tidak semata-semata untuk memperkaya pikiran murid dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, serta menyiapkan para murid diajar mengenai etika agama di atas etika-etika yang lain.

Lebih dari itu, tujuan pendidikan bukan untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, tetapi menanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-semata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan.

 

Pesantren Mencari Makna

Pesantren selama ini mengajarkan kepada santri untuk menjalankan sebagaimana dipaparkan di atas. Pendidikan pesantren sejak dahulu tidak bergantung kepada pemerintah –apalagi kepada Kolonial— sehingga masyarakat sendiri yang membiayai anak-anaknya untuk belajar. Justru kalangan pesantrenlah yang berani melakukan perlawanan kultural kepada kolonial. Kalau boleh jujur, pendidikan dahulu sangat bergantung pada sekolah-sekolah yang didirikan oleh kolonial. Itu pun mayoritas  dari kalangan bangsawan yang bisa menikmati pendidikan tersebut. Tidak ada yang salah soal tersebut, mengingat situasi-kondisi bangsa Indonesia pada saat itu.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan totalitas kepribadiannya yang khas, selalu memberikan kebebasan untuk menentukan pola dinamis kebijaksanaan. Sehingga setiap tawaran pengembangan, baik berupa transfer dari luar (nonpesantren) maupun atas prakarsa sendiri, tentunya akan melalui sektor pertimbangan dari dalam pesantren sendiri, yaitu pertimbangan tata nilai yang telah ada dan berlaku di pesantren selama ini.

Dalam perjalanannya, pesantren begitu mengakar di tengah-tengah masyarakat dengan prestasi yang sangat kentara, yaitu munculnya para alumni pesantren yang mendapat legitimasi dari masyarakat sebagai ulama atau kiai yang tangguh dan mampu mengembangkan dirinya di bidang keilmuan agama Islam, dibarengi dengan kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan. Hal ini berangkat dari titik tekan pesantren sebagai lembaga tafaqquh fiddin yang senantiasa dipertahankan, dan kemauan membuka diri dari segala perubahan dan perkembangan zaman (MA Sahal Mahfudh, 2012: 354).

Jangan heran ketika sampai hari ini pesantren terus melaju secara dinamis dengan berbagai macam corak, kurikulum dan orientasi yang dimiliki pesantren di Indonesia yang saat ini jumlahnya mencapai 27.000 pesantren.

Ada yang masih tetap bercorak klasik (salaf), ada yang berubah menjadi modern (khalaf), atau kolaborisi keduanya. Selain itu ada berkurikulum pendidikan “ngaji kitab”, ada pula yang berbasis sekolah dan madrasah. Lebih lanjut ada yang menekankan kepada pendidikan keilmuan tradisi teks, ada yang menekankan pada pendidikan keterampilan berbasis jasa, kewirausahaan, dan sebagainya.

 

Kalangan Pesantren ‘Dijegal’?

Pada masa kolonial, pendidikan pesantren selalu dicurigai dan dikucilkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Selain lantaran memang berani melakukan perlawanan dan tidak patuh terhadap kolonial, kalangan pesantren juga menanamkan ideologi mencintai, memperjuangkan dan mempertahankan tanah air dari penjajah.

Pada suatu era, bisa dikatakan ‘tragis’ saat jebolan pesantren tidak diakui legalitasnya, lantaran dianggap sebagai pendidikan nonformal. Terlepas dari sistem administrasi negara yang sedemikian ruwet, hingga sampai hari ini ijazah pesantren tidak sedikit kalangan yang tidak mengakui keabsahan dan kualitasnya. Apa masih perlu bukti?

Meskipun tidak semua pesantren mempunyai kurikulum pendidikan yang lengkap secara disiplin ilmu, namun setidaknya perlu ada regulasi yang bijak bagaimana semua kalangan bisa bersaing dengan sehat dan kompetitif di berbagai ruang publik yang disitu selalu dilihat aspek “pendidikan”.

Di samping itu, kini kita bisa melihat bagaimana pemerintah –entah kalau masyarakat umum seperti apa— dalam satu atau dekade terakhir sudah cukup bagus dalam memberikan ‘perhatian’ pada pesantren, tanpa harus ikut mengintervensi “otonom” yang memang sebagai corak lembaga pendidikan pesantren.

Kalangan pesantren pun tampaknya ada yang tidak memperdulikan hal tersebut, meskipun banyak pula pesantren baru-baru yang mencoba mensinergikan pendidikan dengan regulasi yang sering dipakai oleh banyak pihak. Sehingga legalitas jebolan pesantrennya tetap bisa diakui secara administratif.

 

Pesantren Sebagai Subkultur, Masihkah?

Sebagaimana pernah diuraikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam bukunya berjudul Islam Kosmopolitan (2007), pesantren merupakan subkultur dimana pesantren sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tradisi tranformasi tata nilai, khususnya dalam transfer tradisi keilmuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang diwariskan kepada ulama kemudian, lalu dijaga dan dikembangkan oleh para kiai pesantren untuk ditelurkan kepada para santri.

Selain itu, subkultur yang dimaksud Gus Dur juga tentang unsur-unsur yang terdapat dalam pesantren; tempat tinggal, rumah ibadah (masjid), pemimpin (kiai), masyarakat (santri), kebudayaan, dan lain-lain. Melihat hari ini, tidak sedikit pesantren semakin ‘canggih’ dengan berbagai gebrakan, inovasi dan sarana prasarana yang cukup menunjang keberlangsungan kehidupan kaum sarungan tersebut.

Kita lihat bahwa segala sendi kehidupan masyarakat tidak lepas dari agama, sehingga kemudian tokoh agama yang mempunyai posisi yang strategis dan berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat. Tokoh agama disinilah yang mayoritas merupakan jebolan pesantren atau lembaga yang mirip dengan pesantren; misalnya madrasah.

Bisa dikatakan ‘lebay’ ketika mengatakan bahwa baik buruk masyarakat ditentukan baik buruknya tokoh agama yang menjadi bagian dari penanggungjawab masyarakat, meskipun problematika masyarakat memang sangat kompleks untuk dicari benang merahnya.

 

Pesantren: Kaya Pendidikan Karakter

Nampaknya sampai hari ini “pendidikan berkarakter” masih selalu digaungkan dan dipuja-puja oleh berbagai pihak yang terlibat dalam perumusan pendidikan nasional. Masih mencari ‘kiblat’ sana sini, tetapi dari kita sendiri barangkali ada yang lupa bahkan memang tidak tahu bahwa Indonesia memiliki lembaga pendidikan yang syarat dengan pendidikan berkarakter.

Bagaimana tidak berkarakter, santri-santri di pesantren selalu diajarkan untuk disiplin entah dalam menjalan ibadah atau mengaji. Diajarkan hidup mandiri dalam melakukan berbagai aktifitas sehari-hari, karena jauh dari orangtua. Lebih-lebih diajarkan untuk jujur, toleransi dan saling solidaritas sesama santri yang datang dari berbagai daerah, budaya dan karakter yang berbeda. Diajarkan pula untuk selalu menghormati yang tau dan taat kepada pemimpin yakni kiai.

Kelebihan dan kekurang sudah tentu ada, akan tetapi paling tidak nilai-nilai pendidikan karakter di pesantren bisa menjadi role model pendidikan nasional. Meskipun memang saat ini cukup banyak lembaga pendidikan yang mulai mengadopsi sistem pendidikan pesantren yang dipadukan dengan kebutuhan perkembangan zaman.

 

Wacana Hari Pendidikan Pesantren?

Sebenarnya ini bukanlah niatan diadakannya hari pendidikan pesantren nasional misalkan. Bukan pula “Hari Pendidikan tandingan” dengan Hari Pendidikan Nasional yang sudah ada. Hanya saja, ini sedikit pesan dari segilintir suara yang hendak mengatakan bahwa membicarakan pendidikan nasional jangan sampai lupa dan perlu mengetahui bagaimana seluk beluk dan sepak terjang pendidikan pesantren yang selama ini sudah mencerdaskan dan membimbing masyarakat, baik yang berhubungan tentang keilmuan keagamaan, kebudayaan maupun kemasyatakatan.

Sehingga memang unek-unek ini tidak perlu ditanggapi secara serius, karena memang merupakan hal yang biasa dan sudah sejak lama menjadi perbicaraan yang tak ada habis-habisnya.

Setidaknya, ada sedikit kesimpulan bahwa Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei, tidak sebatas peringatan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, tetapi juga merupakan bagian dari ‘jerih payah’ pendahulu kita yang mewariskan berbagai khazanah keilmuan dan sistem pendidikan, termasuk pesantren bagian darinya.

 

Pesantren dari, oleh dan untuk Indonesia

Sudah 70 tahun merdeka, Indonesia melalui ribuan sarjana, magister, doktor hingga profesor ahli pendidikan dicetak untuk berjuang melakukan ijtihad mencari ‘jurus jitu’ dalam merumuskan pendidikan bagaimana  yang harus dan cocok diterapkan bagi masyarakat.

Entah bagaimana pendidikan yang layak dan relevan, yang jelas pendidikan pesantren menawarkan pendidikan yang menunjang lahir maupun serta berorientasi tidak hanya keduniawian saja tetapi juga mengajarkan ‘investasi’ akhirat pula. Sehingga berupaya dapat meraih kebahagiaan dunia-akhirat.

Yang jelas, pesantren akan tetap terus mendidik dan mengajarkan kepada putra-putri bangsa tentang pentingnya moral, keimanan dan kemanusiaan, sehingga bisa ikut berperan aktif dalam  bertanggungjawab untuk memegang teguh keislaman serta menjunjung tinggi kemerdekaan, harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa masa depan.

Bandung, 2 Mei 2016

Penulis adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Ketua Umum CSSMoRA Nasional Periode 2016-2017.

Facebook Comments





One Comment to Mengembalikan Hari ‘Pendidikan’ Nasional ke Pesantren (?)

  1. Haydar Al Jufry berkata:

    mantap, tingkatkan terus kualitas pendidikan pesantren. karena santri lah yang bisa dan menjaga islam di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *