Islam, Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendapatkan Informasi

Pada akhir1980-an dan awal 1990-an, telah terjadi perubahan besar di dunia yang oleh Samuel P. Huntington disebut sebagai “third wave of democratization” atau demokrasi gelombang ketiga. Bentuk dan kecermatan dari kecenderungan proses demokratisasi tersebut memang bervariasi di masing-masing negara di setiap wilayah. Meskipun demikian menurut Nur Iman Subono, bahwa negara-negara tersebut sedikitnya memiliki karakteristik dominan yang sama yakni, adanya gelombang gerakan sosial dan politik yang besar, minimal di beberapa negara di dunia, untuk mengganti pemerintahan yang otoriter ke arah pemerintahan yang lebih demokratis.

Indonesia sebagai salah satu warga dunia tampaknya juga tidak lepas dari gelombang perubahan besar tersebut. Proses demokratisasi, yang lebih familiar disebut proses Reformasi, juga terjadi di Indonesia pada 1998. Hal tersebut hadir dengan mundurnya Presiden Soeharto sebagai ikon politik otoritarian orde baru akibat desakan gerakan Reformasi yang dimotori para mahasiswa. Kemudian diikuti dengan pelaksanaan pemilu yang demokratis; Kebebasan mendirikan partai politik; kebebasan pers dan lain sebagainya. Kecenderungan perubahan ini menurut Ronald Reagen dan Gerge Shultz disambut banyak pihak, khususnya kalangan Barat dan mereka menyebutnya sebagai “Revolusi Demokrasi Dunia”.

Setelah berada pada ranah reformasi kurang lebih satu dekade, dan beberapa kali melaksanakan pemilu yang menurut masyarakat dunia sebagai negara terbaik dalam hal pengaplikasian teori demokrasi. Belakangan ini terjadi desakan yang sangat kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. Desakan tersebut berupa pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme; perwujudan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan; adanya pers yang berkualitas dan tetap berpijak pada perimbangan berita (cover both side); pengungkapan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu; adanya keberadaan perlindungan konsumen (jasa, pelayanan publik, dan barang), dan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berbasiskan daya dukung ekosistem dan kepentingan masyarakat.

Hal tersebut dapat kita lihat dengan semakin aktif dan kritisnya masyarakat dalam hal percepatan pembentukan pemerintahan yang betul-betul peduli dan bertanggung jawab atas pemenuhan haknya. Ini sebagai buah dari masyarakat yang sudah bosan dengan proses kehidupan bernegara para hobbessian yang menggariskan semua warga negara harus tunduk pada negara. bahkan menyerahkan segala urusan ketertiban masyarakat hanya pada negara (hukum). Karena menurut mereka, hanya hukumlah satu-satunya institusi yang mampu menuntaskan segalanya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penyediaan ruang publik kepada masyarakat. Akibatnya hampir tidak ada bukti yang mendukung kemampuan hukum yang absolut, karena setiap kali dilakukan pengujian atas potensi hukum, setiap kali pula akan gagal. Maka, seperti adagium yang sering diucap para hobbessian bahwa “serahkan kepada hukum, segalanya akan beres” selalu dibuktikan kebohongannya. Ternyata semuanya hanya mitos.

Melihat realitas di atas mungkin ada benarnya dan layaklah untuk direnungkan ungkapan yang ditulis Komaruddin Hidayat yang menyatakan bahwa :

Jika Penguasa tidak lagi memihak pada hati nurani yang benar, jika keputusan hakim tidak lebih sebagai topeng untuk menutupi wajah korupnya, kalaulah siaran pers maupun siaran televisi tidak lain dari permainan kata-kata tanpa realitas, seandainya surat referensi, kuitansi maupun pembukuan uang negara telah terkena manipulasi, maka tunggu saja ambruknya tatanan bernegara dan bermasyarakat”.

Sehubungan dengan hal di atas Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya:

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S Asy-Syuaraa’: 183)

Menafsirkan ayat di atas dan mengaplikasikannya pada proses bermasyarakat, kiranya diperlukan sebuah aturan yang menekankan bahwa perlu adanya komunikasi dan arus informasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Agar tidak seorangpun dalam kehidupan bermasyarakat merasa terabaikan dan tidak terpenuhi haknya. Untuk itu, supaya tercipta keadaan seperti di atas maka salah asatu persyaratannya adalah adanya jaminan terhadap akses informasi publik atau kebebasan memperoleh informasi.

Hak menyangkut kebebasan informasi pada mulanya mulai muncul seiring dengan keberhasilan reformasi yang menumbangkan rezim totaliter Soeharto kala itu: dimulai dengan rumusan ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 21 dan 22 dari ketetapam ini menyebutkan secara spesifik tentang kebebasan informasi. Rumusan ini selanjutnya diadopsi ke dalam UUD 1945 dalam sidang amandemen tahap 2 yang disahkan pada 18 Agustus 2000 yang tertuang dalam pasal 28 f.

Jauh sebelum itu, hak atas informasi juga telah diperjuangkan oleh masyarakat sipil di era pemerintahan Soeharto, yang pada saat itu dimotori oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Tuntutan atas kebebasan informasi pada masa ini baru ditekankan pada upaya mencegah kerusakan Lingkungan Hidup yang akhirnya menghasilkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengakomodir hak atas informasi sebagai hak normatif dalam rangka mendukung peran aktif masyarakat yang efektif.

Membawa wacana kebebasan informasi pada wilayah kajian Hak Asasi Manusia, pehaman awal penulis menganggap bahwa kebebasan informasi menjadi instrumen penting penegakan Hak Asasi Manusia. Yang dimaksud di sini adalah jaminan effective remedy (pemulihan efektif). Pelanggaran hak asasi manusia sering dianalogikan dengan penyakit yang penyelesaiannya dilakukan dengan pengobatan atau pemulihan (remedy). Effective remedy ini merupakan upaya pemenuhan hak-hak korban. Hak-hak korban ini mencakup hak untuk mengetahui (rights to know) sebuah kebenaran (truth), hak atas keadilan (rights to justice) dan hak atas pemulihan (rights to reparation). Di samping itu, adapun hak dasar masyarakat dalam hal mendapatkan informasi adalah:

1. Hak untuk diinformasikan (rights to be informed);

2. Hak untuk mengetahui (rights to know);

3. Hak untuk mendapatkan salinan dokumen (right to obtain the copy);

4. Hak untuk menyebarluaskan informasi (right to disseminate).

Memperhatikan hal di atas, maka kebebasan informasi merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara, sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 Pasal 28 f yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia”.

Penegasannya juga termuat dalam Deklarasi umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Apa yang dijabarkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan DUHAM di atas, berusaha ditransformasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut termuat dalam pasal 14 Undang-Undang ini, yang diuraikan dalam dua ayat yaitu:

  1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
  2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Hal serupa juga termuat dalam Kovenan Internasional untuk masalah hak sipil politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik. Hal tersebut termuat dalam Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat/mengungkapkan diri; dalam hal ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi informasi/ keterangan dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan pembatasan-pembatasan, baik secara lisan maupun tulisan atau dalam bentuk seni, atau sarana lain menurut pilihannya sendiri”.

Oleh karena itu, hak atas informasi merupakan salah satu komponen penting dari sebuah tatanan bernegara. Karena pengungkapan kebenaran atas suatu peristiwa diperlukan jaminan kebebasan memperoleh informasi publik. Selain itu memberikan kepastian bagi setiap masyarakat akan kepastian hukum di negara ini. Namun realitasnya masyarakat justru mendapatkan sistem yang tertutup dan menjadikan informasi sebagai “hak” milik sekelompok orang. Bahkan lebih memprihatinkan adalah beberapa informasi tertentu kadang dijadikan sebagai objek komoditi segelintir oknum. Hal tersebut jelas berbanding terbalik dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, DUHAM, UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 12 Tahun 2005. (A. Jamaluddin – CSSMoRA UIN Sunan Ampel Surabaya)

Facebook Comments





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *