Fikih Emansipatoris: Dekonstruksi ‘Teks Suci’ Menuju Pemaknaan Sosial

Oleh: Muhammad Zidni Nafi[2]

Banyak ungkapan kekecewaan terhadap Islam yang dipandang tidak mampu menjawab persoalan umat yang semakin kompleks. Islam juga kadang hanya diidentikkan dengan jenggot, jubah, peci, jilbab, sarung, meyakini hal-hal yang klenik, bahkan diidentikkan dengan terorisme. Islam dianggap buta terhadap persoalan kemiskinan, pelecehan seksual, kekerasan perempuan dan anak, perdagangan manusia, bencana alam, dan lain sebagainya. Entah kenapa banyak juga yang belum mengakui bahwa Islam peka serta sangat perhatian terhadap problematika sosial, seolah-olah masa keemasan sejarah peradaban Islam dilupakan begitu saja. Padahal Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tidak sebatas untuk umat muslim saja, namun semua umat (rahmatan lil ‘alamin).

Islam merumuskan bahwa kehidupan adalah sa’adatuddarain (kesejahteraan dunia dan akhirat). Pemenuhan kebutuhan spiritualitas jelas menjadi tujuan utama, karena kebahagiaan akhirat yang bersifat permanen hanya dapat diwujudkan hanya bila manusia mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya. Tapi bersamaan dengan itu, manusia dihadapkan dengan pada kenyataan bahwa ia harus tunduk pada hukum-hukum yang mengikat pada kehidupan ini. Maka kehidupan dunia yang sifatnya temporer dan maya berhubungan secara integratif dan kausatif dengan kebahagiaan ukhrawi yang kekal dan hakiki. Meskipun nampak aneh, tapi memang begitu kenyataannya. Akhirat menyediakan satu-satunya jalan, yakni kehidupan dunia.

Sehubungan dengan hal itu, fikih yang banyak dipahami orang (penuntun kehidupan paling praktis dalam Islam) membicarakan empat aspek pokok kehidupan manusia. Satu di antaranya adalah masalah ‘ubuduiyyah, yaitu mengurus langsung hubungan transendental manusia dengan Tuhannya. Sedangkan tiga aspek lainnya adalah mempunyai korelasi langsung dengan pengelolaan kehidupan materiil dan sosial yang sifatnya duniawi, yaitu mu’amalah (hubungan profesional dan perdata), munakahah (pernikahan), dan jinayah (pidana).

Dalam Islam ada kelompok yang dikenal dengan kelompok Islam Skriptualistik, tekstualistik, dan formalistik, yaitu Islam yang fokusnya atau titik mula dan titik akhirnya adalah teks. Sejarah Islam model ini panjang sekali. Bisa dikatakan bahwa dunia Islam ini adalah dunia skriptualis sehingga ada benarnya Nashr Hamid Abu Zaid mengatakan bahwa salah satu dari tiga peradaban adalah peradaban teks, yaitu peradaban yang dikuasai Islam. Realitas ini telah memancing wacana yang sangat kritis terhadap teks yang pada intinya ingin mendekonstruksikan teks itu sendiri. Wacana yang paling populer adalah wacana Mohammad Arkoun yang berguru pada ahli dekonstruksi Barat.

Islam Emansipatoris

Islam emansipatoris merupakan upaya keluar dari dilema yang dihadirkan paradigma Islam liberal dan Islam fundamentalis. Untuk itu, titik tolaknya digeser pada problem kemanusiaan. Teks suci tidak dijadikan titik sentral perdebatan, sebagaimana yang terjadi pada skripturalis, fundamentalis, ideologis maupun modernis. Melainkan subordinat terhadap pesan moral, etik ataupun spiritual. Teks suci itu sama sekali dipahami sebagai undang-undang, melainkan sebagai sinar pembebasan.[3]

Berangkat dari wacana tersebut, kini fikih sebagai teks representasi ajaran Islam mulai tumbuh berkembang yang mulanya sebagai paragdigma “kebenaran ortodoksi” menjadi paradigma “pemaknaan sosial” di Indonesia khususnya. Pergeseran paradigma fikih yang ortodoksi memandang sesuatu dengan hitam-putih menuju pemaknaan sosial tidak lepas dari “realitas”. Meskipun fikih dalam pemaknaan sosial adalah watak yang bernuansa ‘counter discourse’ dan pastilah rumit dalam menyikapi masalah, namun hal itu bagi fikih sendiri adalah suatu keniscayaan.

Berfikih Baru

Ada lima ciri menonjol dari paradigma berfikih baru. Pertama, selalu diupayakan interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fikih untuk mencari konteks yang baru. Kedua, makna bermadzhab berubah dari bermadzhab tekstual (madzhab qauli) ke bermadzhab secara metodologis (madzhab manhaji). Ketiga, verifikasi mendasar mana ajaran pokok (ushul) dan mana yang cabang (furu’). Keempat,  fikih dihadirkan sebagai sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara. Kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah sosial dan budaya. Fikih dengan demikian, telah mengemban tugas baru sebagai perangkat hermeneutika, dan karena itu memunculkan masalah metodologis yang besar pula.[4]

Dalam konsep hierarki yudisial (madzhab) ushul Imam Syafi’i misalnya, ‘teks suci’ (nash) merupakan sesuatu hal yang mutlak, sehingga realitas sosial harus tunduk pada nash, hanya dapat ditembus denga metode qiyas. Namun bukti bahwa faktor sosial budaya, di samping faktor kapasitas keilmuan seorang mujtahid, memberikan pengaruh pada Imam Syafi’i sehingga muncul adanya Qaul Qadim dan Qaul Jadid.

Bagi kalangan “penjaga ortodoksi” Syafi’iyyah, munculnya term-term baru, seperti maqashid asy-syari’ah, merupakan term yang relatif asing. Term itu diperkenalkan oleh Asy-Syatibi seorang ulama fikih dari Andalusi Spanyol, mujaddid abad ke-8 H./14 M. Dalam rumusan asy-Syatibi, Maqashid asy-Syari’ah sebagai tujuan syari’at adalah “menjaga lima hal” (dharuriyat al-khams):

Pertama, melindungi agama (hifzh ad-din). Kedua, melindungi jiwa (hifzh an-nafs), yang diketahui dari kehalalan makan dan minum, serta diberlakukannya hukum diyat dan qishash untuk tindak pidana penyerangan dan pembunuhan. Ketiga, melindungi kelangsungan keturunan (hifzh an-nasl), seperti dianjurkannya pernikahan dan ditetapkannya hukum memelihara anak, serta larangan kerasperbuatan zina berikut penerapan sanksi atas pelanggarannya. Keempat, melindungi akal (hifzh al-‘aql), seperti anjuran makan makanan yang sehat dan larangan penggunaan muskirat (barang yang memabukkan). Kelima, menjaga harta benda (hifzh al-mal), seperti kewenangan melakukan mu’amalah dan larangan pencurian.[5]

Kontekstualisasi Pemaknaan Sosial

Pada masa pembangunan, kontekstualisasi Alquran yang tertuang dalam teks-teks fikih sangat penting untuk diimplementasikan dalam berbagai bidang khususnya sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dengan begitu nuansa fikih emansipatoris dapat dirasakan dalam problematika kontemporer, misalnya larangan mendekati zina yang dikontekstualisasikan dalam pencegahan HIV/AIDS dan penanganan prostitusi.

Usaha mengentaskan kemiskinan melalui dakwah (motivasi) bil hal terhadap kaum duafa yang mempunyai implikasi dakwah pembangunan untuk menumbuhkan swadaya masyarakat agar terciptanya kemandirian ekonomi. Profesionalisme zakat pun perlu sorot agar menjadi kekuatan yang bermakna, melalui bagian zakat untuk sabilillah bisa di-tasharruf-kan (digunakan) untuk beasiswa pendidikan, membangun sekolah, masjid, jalan, jembatan dan sebagainya.

Di ranah politik pula, agar terciptanya stabilitas nasional, umat perlu memahami subtansi demokrasi yang menitikberatkan pada partisipasi dalam kaitannya tentang hak serta kewajiban sebagai warga negara. Jika umat sudah sadar akan hal itu, deskriminasi kelompok, kekerasan hingga pelecahan perempuan dan anak, perdagangan manusia, (tidak mustahil) akan sepi dari pemberitaan di media massa.

Pada akhirnya, fikih emansipatoris berupaya mengatasi masalah kemasyarakatan yang kompleks, yang merupakan masalah kehidupan yang penting dalam pandangan syari’at Islam yang berarti memenuhi tanggung jawab kaum muslimin yang konsekuen atas kewajiban mewujudkan kemaslahatan umum (al-mashalih al-‘ammah).


[1] Artikel ini meraih juara 1 dalam Lomba Artikel yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Ilmu Keislaman (LPIK), Mei 2014.

[2] Penulis adalah ketua CSSMORA UIN SGD Bandung periode 2013-2014. Ketua CSSMoRA Nasional periode 2016-2017.

[3] As’ad Said Ali, Pergolakan Jantung Tradisi: NU Yang Saya Amati, Jakarta: LP3S, 2008, hlm. 164-165.

[4] KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial, Yogyakarta: LKIS, 2012, hlm. Viii.

[5] Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Damaskus: Dar Ibn Katsir, I, tt., hlm. 15.

Facebook Comments





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *